Laboratorium Pengujian Balitjestro Menjadi Bagian dari Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

20151020_105434
Manajer teknis laboratorium pengujian Balitjestro Anang Triwiratno mengikuti Sosialisasi Penguatan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Laboratorium Pengujian Balitjestro menjadi bagian dari Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai 1 Januari 2015 memerlukan kesiapan institusi terkait dan infra struktur yang diperlukan. Koordinasi antar lembaga terkait secara intensif dilakukan menjelang pelaksanaan MEA yang tidak lama lagi diberlakukan. Laboratorium Pengujian Balitjestro yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2008 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomer : LP 509 IDN merupakan salah satu insitusi pelayanan publik yang akan menjadi salah satu kekuatan dalam menghadapi MEA.

Kegiatan koordinasi secara intensif dilakukan antar institusi diantaranya yang dilakukan oleh Pusat Kerjasama Standardisasi РBadan Standardisasi Nasional  dengan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penguatan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan wawasan para pelaku Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Pengujian dalam rangka menghadapi MEA. Sosialisasi yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya pada tanggal 20 Oktober 2015, dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama, Badan Standardisasi Nasional, Kukuh S. Achmad. Dalam kegiatan ini Laboratorium Pengujian Balitjestro menugaskan manajer teknis Anang Triwiratno untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama menyampaikan bahwa telah dikeluarkan UU No.20 Tahun 2014 yang telah menjadi momen bersejarah bagi para insan pegiat standardisasi dan penilaian kesesuaian. Pada hakekatnya ada tiga hal yang diamanahkan oleh UU No.20 Tahun 2014 yaitu pengembangan standar oleh para pemangku kepentingan, penerapan SNI untuk melindungi rakyat Indonesia dan peningkatan daya saing produk nasional di negeri sendiri sehingga diharapkan dapat bersaing dipasar global.

ASEAN telah menyepakati pelaksanaan MEA sebagai single market and production base di kawasan ASEAN. Salah satu elemen yang berhubungan dengan standar adalah free of flow goods. Elemen tersebut diturunkan menjadi dua belas sektor prioritas di ASEAN yaitu agro-based, air transport, automotive, fisheries, electronic and electrical, e-ASEAN (including ICT), healthcare, logistic, rubber-based, textile and apparel, tourism and wood-based namun hanya enam sektor prioritas yang terkait dengan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disepakati untuk diintegrasikan di pasar ASEAN. Pelaksaan MEA ditunjang dengan tiga langkah penting yaitu harmonisasi standar, saling pengakuan keberterimaan hasil penilaian kesesuaian (MRA) dan pemberlakuan regulasi tunggal.

Skema akreditasi LPK untuk sektor prioritas MEA menyebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuk Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah melakukan fasilitasi terhadap lembaga penilaian kesesuaian agar hasil penilaian kesesuaian bisa diterima diseluruh dunia. KAN telah diakreditasi oleh PAC dan IAF dengan lingkup yang cukup lengkap meliputi sertifikasi manajemen mutu, lingkungan, keamanan pangan, sertifikasi produk dan saat ini sedang dalam proses perluasan MRA untuk sertifikasi personel bahkan saat ini di Asia sedang dibentuk task force certification for person and technology. Akreditasi APLAC dan ILAC pun telah meliputi laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi serta direncanakan tahun depan akan mengajukan proficiency testing. Selain itu, Indonesia merupakan sumber tenaga kerja profesional bidang penilaian kesesuaian di ASEAN karena penduduk paling banyak; sumber daya alam yang cukup besar; serta wilayah yang cukup luas. Semua sumber daya dan LPK tersebut harus diberdayakan agar memperoleh manfaat yang besar.

LPK memiliki peranan penting dalam agar produk dapat masuk dalam pasar ASEAN. Kemampuan LPK baik dalam laboratorium penguji maupun lembaga sertifikasi Indonesia dapat dikataan merupakan yang paling tinggi di ASEAN. BSN terus melakukan pengkajian sistem informasi pemetaan LPK yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, mengenai LPK yang perlu dibangun. (Anang Triwiratno)

Tinggalkan Balasan

Agenda

no event