Keynote Speech Menteri Pertanian RI: “Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Energi yang Berkelanjutan”

[cml_media_alt id='2068']Keynote speaker Menteri Pertanian[/cml_media_alt]Keynote Speech Menteri Pertanian RI pada Simposium dan Seminar Bersama PERAGI-PERHORTI-PERIPI dan HIGI  “Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Energi yang Berkelanjutan”

Mengacu pada berbagai tulisan dan pemikiran, maka ada 8 (delapan) pra-syarat agar pembangunan ketahanan pangan kita ke depan dapat terus menopang ketersediaan pangan bagi masyarakat, yang bertumpu pada kekuatan dan keunggulan sumberdaya lokal sebagaimana dimanatkan pada konsep kedaulatan pangan. Hal itu antara lain terkait dengan (1) Penguasaan lahan harus memadai, sehingga memungkinkan petani mengembangkan beragam kegiatan usaha; (2) Tersedianya secara memadai infrastruktur dasar pertanian seperti irigasi, jalan dan listrik; (3) Dukungan teknologi pertanian yang terbarukan; (4) Dukungan ketersedian sarana produksi seperti modal, benih, pupuk dan pestisida serta peralatan penunjang lainnya; (5) Jaminan pasar dalam bentuk jaminan harga atau bentuk lainnya; (6) Perlindungan terhadap resiko usaha yang dihadapi petani; (7) peluang bagi pengembangan usaha dalam memperbesar nilai tambah; dan (8) Pendampingan dalam adaptasi dan mitigasi akibat perubahan iklim. 

Kami di Kementerian beranjak dari ke delapan hal di atas dan untuk menjawab ke delapan pra-syarat tersebut, telah mencanangkan apa yang kami sebut sebagai TUJUH GEMA REVITALISASI, yaitu : (1) Revitalisasi Lahan; (2) Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan; (3) Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana; (4) Revitalisasi Sumber Daya Manusia; (5) Revitalisasi Pembiayaan Petani; (6) Revitalisasi Kelembagaan Petani; dan (7) Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir. Revitalisasi lahan termasuk hal yang kami anggap penting, karena dalam upaya kita memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, apalagi melalui prinsip ketahanan pangan, maka ketersediaan lahan menjadi penentu utama.

Beranjak dari prasyarat di atas kami di Kementerian Pertanian telah menyusun road map pembangunan ketahanan pangan, yang didasari oleh kerangka pikir, penciptaan ketahanan pangan nasional dilandasi oleh kedaulatan dan kemandirian pangan, dengan memperhatikan aspek keamanan pangan dalam membentuk individu masayarakat yang sehat, aktif dan produktif. Ada 3 (tiga) aspek dari ketahanan pangan yang mendapat perhatian utama, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi, dan ini didukung oleh pengembangan berbagai kebijakan dan lingkungan strategis, terkait dengan sumberdaya, kebijakan ekonomi dan pasar.

Ketersediaan berkaitan erat dengan kemampuan produksi dalam negeri, cadangan dan impor. Sementara itu keterjangkauan melihat aspek distribusi, perdagangan, pengendalian harga dan bantuan pangan. Sementara aspek konsumsi memberikan titik perhatian pada masalah kualitas dan kuantitas, penganekaragaman serta kandungan gizi.

Dalam tataran kebijakan, upaya pencapaian ketahanan pangan, didukung melalui jaminan ketersediaan pangan serta pemetaan wilayah atau rumah tangga yang rawan pangan. Pengelolaan cadangan juga mendapat perhatian penuh disamping terus memacu percepatan diversifikasi pangan pada level rumah tangga. Terkait dengan hal yang terakhir ini, kita mengapresiasi berbagai inisiatif lokal, termasuk penetapan hari tanpa beras seperti yang dilakukan pemerintah daerah Kota Depok.

Selain itu kita juga mendorong rumah tangga untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekaranganya,  melalui apa yang kita sebut dengan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Upaya ini telah dicanangkan Presiden Republik Indonesia di Desa Kayen, Pacitan, pada tanggal 13 Januari 2012 yang lalu. Upaya ini telah berkembang secara cepat di seluruh Indonesia, dan terbukti membantu keluarga dalam peningkatan diversifikasi konsumsi pangannya, dan menghemat pengeluaran keluarga. Salah satu kunci dari program ini terkait dengan pengembangan kebun bibit desa (KBD).

Tantangan Pemenuhan Kebutuhan Pangan

Upaya kita dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat ke depan dihadapkan pada banyak tantangan, terutama terkait dengan ketersediaan lahan dan infrstruktur serta penerapan teknologi di tingkat petani.  Terkait dengan lahan, persoalan utama kita adalah pesatnya laju alih fungsi lahan pertanian subur pada penggunaan non pertanian. Setiap tahun sekitar 100.000 hektar lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian. Sementara pencetakan sawah baru hanya sekitar  20-40 ribu hektar per tahun. Penyebabnya adalah kebutuhan lahan untuk membangun kawasan industri, pusat perdagangan serta permukiman dan perumahan penduduk.

Meningkatnya kebutuhan lahan untuk kegiatan non-pertanian memang tidak dapat ditahan, mau tidak mau harus dipenuhi. Namun, semestinya pemilihan lahan dapat dilakukan dengan tepat. Sebab, tidak semua lahan dapat dijadikan lahan pertanian terlebih lagi lahan sawah. Karena itulah kita memutuskan perlunya pengendalian  alih fungsi lahan pertanian.

Upaya pengendalian ini menjadi penting, karena semakin terbatasnya ketersediaan lahan pertanian beririgasi dan ke depan pengembangan lebih diarahkan pada lahan-lahan sub optimal. Lahan yang sesuai bagi kegiatan pertanian umumnya masih berupa rumput, semak, belukar, dan hutan, yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL) atau di luar kawasan hutan dan HGU. Beberapa kawasan hutan produksi konversi (HPK) dapat dilepas menjadi APL.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Badan Litbang Pertanian, saat ini ada beberapa kawasan potensial dan prioritas bagi pengembangan pangan yaitu di Kalimantan dan Sulawesi. Wilayah lain yang tersedia lahan dalam luasan yang memadai adalah Papua, namun terkendala persoalan  kepemilikan lahan. Sementara untuk Pulau Sumatera dikategorikan sebagai wilayah potensial tetapi masuk prioritas alternatif

Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Terkait dengan upaya pengendalian alih fungsi lahan Data BPN (Badan Pertanahan Nasional) menunjukan bahwa saat ini ada 585 dokumen hukum tentang lahan. Beberapa diantara peraturan itu bertentangan satu sama lainnya, sehingga sulit untuk diterapkan. Pengaturan tentang pelarangan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, utamanya sawah, telah dikeluarkan beberapa peraturan sejak akhir tahun 80-an. Diantaranya :

  1. Pelarangan pembangunan kawasan industri dengan Alih Fungsi Lahan Pertanian (Keppres No.53/1989).
  2. Pelarangan pemberian izin perubahan fungsi tanah basah dan pengairan beririgasi bagi kawasan industri (Keppres No.33/1990).
  3. Pencegahan pengunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan non pertanian melalui penyusunan RTRW (SE MNA/KBPN 401-1851/ 1994),
  4. Izin lokasi tdk boleh mengalihfungsikan sawah irigasi teknis (SE MNA/KBPN 401-2261/1994).

Terakhir kita telah menghasilkan UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan, sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. Undang-undang ini menggunakan pendekatan kawasan dan lebih bersifat upaya pencegahan terjadinya alih fungsi lahan, melalui  pendekatan insentif dan non insentif. Sebagai turunan dari undang-undang ini telah disusun beberapa peraturan pemerintah, diantaranya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Semua peraturan perundangan ini memerlukan sosialisasi yang lebih intensif, sehingga implementasinya di lapangan dapat segera diwujudkan. Saya berharap dan mengajak para anggota himpunan profesi, dapat menjadi salah satu mitra Kementerian Pertanian untuk sosialisasi peraturan perundangan ini, sehingga semakin banyak orang yang memahami keberadaan undang-undang dan peraturan tersebut.

Inovasi Kegiatan Penelitian

Sementara itu mengait dengan isu penerapan teknologi di tingkat petani, ini masih jadi persoalan utama kita. Untuk melihat peran inovasi teknologi dalam kegiatan ekonomi suatu negara salah satu indikator yang digunakan adalah Total Factor Productivity (TFP).  Selama tahun 1971-2001 TFP Indonesia hanya 0,002 persen jauh dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Thailand (1,8%), Singapura (1,5%) dan Malaysia (0,9%). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak ditopang oleh modal dibandingkan intervensi inovasi teknologi. Hal ini dipertegas oleh nilai ekspor Indonesia tahun 1996  sampai  2009  yang  didominasi  oleh  produk-produk  yang  kandungan teknologinya  rendah.  Sementara  impor  Indonesia  didominasi  oleh  produk industri, tambang, dan produk industri makanan dengan kandungan teknologi yang tinggi.

Ke depan kita mengarahkan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk dapat menghasilkan inovasi yang mengait dengan :

  1. Inovasi teknologi benih/bibit unggul, pupuk, alsintan;
  2. Inovasi teknologi pemanfaatan lahan, mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim;
  3. Pengembangan rekayasa model kelembagaan dan rumusan kebijakan pembangunan;
  4. Diseminasi inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing di pasar lokal/internasional;

Pada perspektif sistem diseminasi inovasi pertanian, Kementerian Pertanian menciptakan dan menyediakan inovasi (generating subsystem), menyampaikan inovasi (delivery subsystem) dan menjaring umpan balik untuk perbaikan inovasi (receiving subsystem). Penyampaian hasil inovasi teknologi Pertanian tersebut tentu berbeda strategi dan cara pelaksanaannya untuk masing-masing kelompok sasaran. Saat ini Kementan menggunakan pendekatan Spektrum Diseminasi Multi Channel. Spektrum diseminasi adalah jangkauan perluasan diseminasi dengan memanfaatkan berbagai jalur komunikasi dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait. Multi Channel disini terkait dengan seperangkat jalur dan pelaku komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendistribusikan informasi inovasi teknologi

Menteri Pertanian RI, SUSWONO, Bogor 1 Mei 2012

 

Tinggalkan Balasan