Inisiasi Korporasi untuk Menuju Food Estate Jeruk

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan pembangunan lumbung pangan atau food estate menjadi salah satu program prioritas pada tahun 2021 . Bahkan, Kementan meminta agar setiap provinsi menyiapkan lokasi food estate untuk dikembangkan. Pada tahun 2020 terdapat dua lokasi food estate yang telah mulai digarap yakni di Pulang Pisau dan Kapuas Kalimantan Tengah untuk pangan dan di Humbang Hasundutan Sumatra Utara untuk hortikultura.

Pengembangan food estate di 2021 yang ditargetkan diberbagai propinsi berbasis komoditas dan kawasan. Untuk menjadi kawasan food estate tentunya banyak prasyarat yang harus dipenuhi. Beberapa diantaranya adalah lokasi yang terhimpun dalam satu kawasan terintegrasi, penerapan konsep pertanian sebagai sistem industrial berbasis iptek, dan adanya organisasi dan manajemen petani yang berbasis korporasi.

Paradigma baru yang dibawa korporasi yaitu: berakhirnya era bantuan (charity) yang berubah menjadi era bisnis (pinjaman, jual beli, jasa komersial, dll), relasi horizontal dan vertikal berbasiskan relasi pasar (biaya, pendapatan, margin, keuntungan, efisiensi, dll), skala pengorganisasian bisnis petani berubah dari level dusun (KT) dan desa (Gapoktan) ke kecamatan (Korporasi) dan agribisnis dan korporasi petani menjadi program nasional, tanggung jawab semua pihak (Kementan dan K/L lain).

Dalam menjalankan korporasi petani ini tentunya sinergi antar petani menjadi keniscayaan karena pemerintah dalam waktu mendatang semakin mengurangi subsidi saprodi. Penguasaan ekonomi yang dilakukan dalam skala kecamatan dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi.

Petani Jeruk Dau

Saat ini dirasakan masih banyak permasalahan yang dirasakan petani jeruk di Dau, Kabupaten Malang. Petani jeruk di Dau ini sudah puluhan tahun berbudidaya jeruk dan enggan beralih ke komoditas lain karena telah merasakan keuntungannya. Tercatat ada 2588 petani yang tersebar di 10 Desa. Mereka tergabung dalam 26 kelompok tani yang mengusahakan jeruk di lahan seluas 1500 hektar (Data BPP Dau, Desember 2019). Artinya kepemilikan lahan rata-rata tiap petani 0,6 ha. Untuk itulah, pada Sabtu, 2 Januari 2021 diadakan diskusi intensif stakeholder jeruk untuk mengurai permasalahan yang dirasakan petani jeruk. Pertemuan ini diadakan di ruang terbuka dan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Hadir dalam diskusi ini yaitu Dr. Ir Siti Munifah, M.Si selaku Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP Kementan), Kepala Balitjestro Dr. Ir. Harwanto, M.Si bersama tim Kostratani Balitjestro; Kepala BBPP Batu Dr. Wasis Sarjono, S.Pt,M.Si; Kepala BBPP Ketindan Ir. Sumardi Noor, M.Si, Polbangtan Malang, Dinas Pertanian Kabupaten Malang, Aparatur Kecamatan Dau, jajaran penyuluh BPP Dau, Kabupaten Malang dan perwakilan petani jeruk.

Tiga permasalahan utama yang diungkap Mahmudi Sudarto selaku Kepala BPP Dau yaitu; (1) Harga yang tidak stabil, terutama saat panen raya. (2) Jalan usaha tani yang saat ini tersedia, hanya 20% bisa menjangkau kawasan kebun jeruk, 80% lainnya masuk dan lahan berbukit. (3) Adanya lalat buah yang mulai mengancam petani jeruk.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, saat panen raya harga keprok Batu 55 bisa mencapai Rp 7000,-/kg dari harga normal yang dikehendaki petani Rp 10.000,-/kg. Jika saat stok jeruk makin langka, harga bisa mencapai Rp 15.000/kg di tingkat petani. Saat ini dibutuhkan penguasaan dari hulu ke hilir, termasuk olahan pascapanen untuk memproses jeruk yang tidak masuk kualitas pasar.

Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, Siti Munifah selaku sekretaris BPPSDMP meminta penjelasan penggunaan dana desa selama ini yang menurut Sekretaris Kecamatan Dau yang ternyata memang sudah 60% teralokasi untuk perbaikan jalan. Lebih lanjut, Siti Munifah meminta kontribusi unit kerja se-Malang Raya yang kemudian disanggupi oleh Kepala Balitjestro, Kepala BBPP Batu, Kepala BBPP Ketindan dan Polbangtan Malang yang akan melaksanakan aksi bersama dalam waktu dekat ini.

Solusi untuk pascapanen tentunya dapat melibatkan TSP Jeruk Balitjestro yang sejak Agustus 2020 sudah dilaunching oleh Menteri Pertanian RI. Sedangkan jalan usaha tani untuk lima desa prioritas akan diajukan segera proposal ke pusat. Tentunya jalan yang hanya lebar 1 meter harus dipastikan tidak menjadi polemik, petani 100% harus dipastikan sudah sepakat dan merelakan tanahnya menjadi jalan. Untuk penanganan lalat buah akan melibatkan mahasiswa Polbangtan Malang untuk terjun bersama petani.

Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

Kepala Balitjestro, Dr. Harwanto dalam kesempatan diskusi menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu diminta oleh Kementan untuk mendata kawasan pengembangan buah potensial se-Indonesia. Melihat Kecamatan Dau yang intensif dan perkembangannya jeruknya bagus perlu terus didukung menjadi kawasan food estate jeruk. Apalagi menurut Sekretaris Camat Dau, masih ada peluang terus berkembang 200-500 hektar lagi dengan pemanfaatan HGU kawasan hutan. Ide ini mendapat sambutan positif dan inventarisasi peluang dan masalah perlu dilakukan sejak sekarang.

Petani di Dau dalam prakteknya masih ada yang belum mendapatkan kejelasan mengenai status tanahnya. Dan ini tentunya dapat dimasukkan dalam Program Pelepasan Kawasan Hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Dengan memegang kejelasan status tanahnya, petani dapat kepastian selama 35 tahun untuk mengelola tanah (HGU) yang nantinya setelah selesai harus dikembalikan ke negara atau dapat diperpanjang 25 tahun lagi. Persoalan ini tentunya perlu dibahas lebih intensif lagi, melibatkan instansi terkait.

Perlu diketahui bahwa program TORA seluas 9 juta ha berpijak pada Nawacita Presiden yang disebutkan jelas pada Agenda ke-5 yakni Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Hal ini lalu tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yakni “Reforma Agraria melalui redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat”. Program landreform ini terbagi atas dua skema yaitu berupa legalisasi asset seluas 4,5 juta ha ditambah redistribusi lahan juga seluas 4,5 juta ha. Sampai saat ini realisasi penyediaan TORA dari kawasan hutan baru mencapai 2,6 juta ha. (Hnf_Jestro@2021)

 

Agenda

no event